500 Ribu Ekor Sapi Impor Siap Digemukkan di Jawa Timur, Bagaimana Mekanismenya? Kapan Realisasinya?
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman telah menemui Gubernur Jatim Soekarwo dan menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan bantuan 500 ribu ekor sapi. ”Pemerintah pusat sudah beri izin untuk menggunakan dana KUR, tinggal dibicarakan tentang bunga yang pantas berapa supaya tak terlalu membebani,” ujar Amran Sulaiman, Jumat malam lalu di Grahadi.
Dijelaskan, kebutuhan daging nasional tahun ini diperkirakan mencapai 675 ribu ton pertahun atau setara 3,6 juta ekor sapi. Namun kemampuan produksi dalam negeri hanya 442 ribu ton pertahun, sedangkan sisanya 233 ribu ton atau setara dengan 1,3 juta ekor sapi dipenuhi dari impor.
Sementara itu Komisi B DPRD Jatim yang menangani urusan perekonomian mendorong supaya BUMD dilibatkan dalam proses penggemukan sapi tersebut agar manfaatnya bisa dinikmati masyarakat Jatim.
"Jumlah sapi yang akan digemukkan itu sangat fantastis yakni mencapai 500 ribu ekor untuk tahap awal. Harusnya BUMD milik Pemprov Jatim dilibatkan agar manfaat program ini bisa dinikmati masyarakat Jatim," ujar Agus Maimun anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Pertimbangan lainnya, kata politisi asal PAN, jika diserahkan swasta murni pihaknya khawatir justru akan dinikmati korporasi (Perusahaan), sehingga kelompok petani atau kelompok peternak tidak dapat menikmati apa-apa dari program Swasembada Daging Nasional tersebut.
"UPT Dinas Peternakan juga bisa dilibatkan karena jumlahnya cukup banyak dan fasilitasnya memadai. Baru kalau kurang menggandeng Perhutani yang memiliki lahan luas dan perusahaan penggemukan (feedloter) sapi yang cukup banyak di Jatim," harap Agus Maimun.
Ia optimis dengan adanya program penggemukan sapi, Rumah Potong Hewan (RPH) yang tersebar di Jatim juga akan bergairah. Asal, Pemprov. Jatim mau membatasi penjualan sapi hidup. "Program ini harus diikuti dengan pembatasan penjualan sapi hidup agar peternak, RPH dan pedagang memiliki nilai tambah lebih," harapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menawari kerjasama dagang untuk pemenuhan kebutuhan daging warga Ibukota Jakarta. "Jatim nanti akan mensupplay kekurangan kebutuhan daging DKI Jakarta. Tapi tidak dalam bentuk sapi hidup melainkan karkas (daging) sehingga Jatim memiliki nilai tambah lebih," bebernya.
Diakui Pakde Karwo, jika program penggemukan sapi itu terealisasi, maka hampir 55 persen kebutuhan daging nasional akan disupplay Jatim dan persoalan daging nasional akan teratasi. "Kami harapkan 500 ribu ekor sapi yang akan didatangkan pemerintah pusat itu, 30 persen berupa sapi untuk breeding (indukan) dan 70 persen untuk maintening (penggemukan)," harap Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.
Di singgung soal anggaran, kata Pakde Karwo berharap ada kredit murah dari perbankkan dengan bungah murah kisaran 4 persen pertahun. "Prinsip dasarnya, TNI AD dan TNI AL selaku pemilik lahan sudah setuju, sehingga pemikiran ini ditindaklanjuti Kementerian Pertanian untuk direalisasikan," beber Mantan Sekdaprov Jatim ini.
Sementara untuk pengelolaan program penggemukan sapi, lanjut Pakde Karwo nantinya akan dikelola BUMD tapi hanya bersifat ad hoc. Alasannya, Pemerintah hanya berfungsi sebagai stimulator dan fasilitator, yang nantinya diharapkan ditangani swasta atau masyarakat. "Program ini harus bisa dinikmati masyarakat, sehingga pemerintah cukup menjadi fasilitator saja," pungkasnya.
Sumber:
koran-sindo.com
okezone.com
dprd.jatimprov.go.id
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman telah menemui Gubernur Jatim Soekarwo dan menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan bantuan 500 ribu ekor sapi. ”Pemerintah pusat sudah beri izin untuk menggunakan dana KUR, tinggal dibicarakan tentang bunga yang pantas berapa supaya tak terlalu membebani,” ujar Amran Sulaiman, Jumat malam lalu di Grahadi.
Dijelaskan, kebutuhan daging nasional tahun ini diperkirakan mencapai 675 ribu ton pertahun atau setara 3,6 juta ekor sapi. Namun kemampuan produksi dalam negeri hanya 442 ribu ton pertahun, sedangkan sisanya 233 ribu ton atau setara dengan 1,3 juta ekor sapi dipenuhi dari impor.
Sementara itu Komisi B DPRD Jatim yang menangani urusan perekonomian mendorong supaya BUMD dilibatkan dalam proses penggemukan sapi tersebut agar manfaatnya bisa dinikmati masyarakat Jatim.
"Jumlah sapi yang akan digemukkan itu sangat fantastis yakni mencapai 500 ribu ekor untuk tahap awal. Harusnya BUMD milik Pemprov Jatim dilibatkan agar manfaat program ini bisa dinikmati masyarakat Jatim," ujar Agus Maimun anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Pertimbangan lainnya, kata politisi asal PAN, jika diserahkan swasta murni pihaknya khawatir justru akan dinikmati korporasi (Perusahaan), sehingga kelompok petani atau kelompok peternak tidak dapat menikmati apa-apa dari program Swasembada Daging Nasional tersebut.
"UPT Dinas Peternakan juga bisa dilibatkan karena jumlahnya cukup banyak dan fasilitasnya memadai. Baru kalau kurang menggandeng Perhutani yang memiliki lahan luas dan perusahaan penggemukan (feedloter) sapi yang cukup banyak di Jatim," harap Agus Maimun.
Ia optimis dengan adanya program penggemukan sapi, Rumah Potong Hewan (RPH) yang tersebar di Jatim juga akan bergairah. Asal, Pemprov. Jatim mau membatasi penjualan sapi hidup. "Program ini harus diikuti dengan pembatasan penjualan sapi hidup agar peternak, RPH dan pedagang memiliki nilai tambah lebih," harapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menawari kerjasama dagang untuk pemenuhan kebutuhan daging warga Ibukota Jakarta. "Jatim nanti akan mensupplay kekurangan kebutuhan daging DKI Jakarta. Tapi tidak dalam bentuk sapi hidup melainkan karkas (daging) sehingga Jatim memiliki nilai tambah lebih," bebernya.
Diakui Pakde Karwo, jika program penggemukan sapi itu terealisasi, maka hampir 55 persen kebutuhan daging nasional akan disupplay Jatim dan persoalan daging nasional akan teratasi. "Kami harapkan 500 ribu ekor sapi yang akan didatangkan pemerintah pusat itu, 30 persen berupa sapi untuk breeding (indukan) dan 70 persen untuk maintening (penggemukan)," harap Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.
Di singgung soal anggaran, kata Pakde Karwo berharap ada kredit murah dari perbankkan dengan bungah murah kisaran 4 persen pertahun. "Prinsip dasarnya, TNI AD dan TNI AL selaku pemilik lahan sudah setuju, sehingga pemikiran ini ditindaklanjuti Kementerian Pertanian untuk direalisasikan," beber Mantan Sekdaprov Jatim ini.
Sementara untuk pengelolaan program penggemukan sapi, lanjut Pakde Karwo nantinya akan dikelola BUMD tapi hanya bersifat ad hoc. Alasannya, Pemerintah hanya berfungsi sebagai stimulator dan fasilitator, yang nantinya diharapkan ditangani swasta atau masyarakat. "Program ini harus bisa dinikmati masyarakat, sehingga pemerintah cukup menjadi fasilitator saja," pungkasnya.
Sumber:
koran-sindo.com
okezone.com
dprd.jatimprov.go.id
